Manajemen Perbatasan Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 18.306 buah serta luas wilayah sebesar 1,9 juta km2 selain membawa keuntungan bagi Indonesia (sebagai asset berharga), disisi lain membawa ancaman tersendiri bagi Indonesia terutama dalam masalah batas negara (apabila tidak ada pengelolaan yang baik). Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara (sovereignty), termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, serta keamanan dan keutuhan wilayah. Keamanan perbatasan suatu negara menjadi perhatian pemerintah terutama bagi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini dikarenakan isu perbatasan saat ini mengalami pergeseran dari masalah keamanan tradisional (traditional issues) menjadi semakin kompleks dengan munculnya isu-isu keamanan non-tradisional (non-traditional security issues) didalamnya, seperti: terorisme, konflik etnis, migrasi penduduk, perdagangan manusia, transnational crime, penyelundupan senjata dan obat bius, dan lain-lain.

Saat ini Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki permasalahan perbatasan dengan negara lainnya, terutama dengan 10 negara tetangganya yaitu: Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Australia, Rep. Palau dan Timor-Timur[1]. Isu perbatasan ini apabila tidak dikelola dengan baik maka akan membawa dampak negatif yang sangat luas seperti, masalah keamanan, pencurian sumber daya alam, bahkan mengancam kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara. Oleh karena itu penulis melihat perlu dan pentingnya manajemen pengelolaan perbatasan negara Indonesia. Selain itu penulis juga akan menggunaan analitical tools yang diantaranya adalah konsep terjadinya Perang, dimensi keamanan dan keterkaitan antar dimensi, keamanan alternatif dan pemikiran baru keamanan dalam membahas masalah perbatasan ini.

Penulis akan mencoba menjelaskan beberapa hal yang menyangkut manajemen perbatasan Idonesia dengan membagi makalah ini menjadi 6 bagian yaitu: bagian Pendahuluan sebagai pembuka dilanjutkan dengan pembahasan atas Batas Wilayah Indonesia, Landasan teori (pendekatan konseptual), Analisis, Solusi yang memungkinkan, serta ditutup oleh Kesimpulan.

Batas Wilayah Indonesia

Batas-batas wilayah negara adalah manifestasi kedaulatan teritorial suatu negara[2]. Batas-batas wilayah ini ditentukan oleh proses sejarah, politik, dan hubungan antar negara, yang dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan bagi berbagai kepentingan dan keperluan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan nasional Indonesia.

Secara umum wilayah negara mencakup daratan, perairan, dan ruang udara. Namun tidak semua negara memiliki perairan karena mungkin seluruh wilayahnya berbatasan langsung dengan daratan negara tetangga disekitarnya (land-locked states). Penentuan batas-batas ilayah daratan dalam sejarahnya masih menggunakan batsa-batas alamiah contoh: deretan puncak-puncak gunung, sungai. Namun seiring perkembangan teknologi maka batas alamiah tersebut tidak memadai lagi sehingga menimbulkan sengketa. Saat ini penentuan batas wilayah diukur menggunakan teknologi modern sehingga lebih tepat dan pasti. Secara teknis ditetapkan dengan pemasangan patok-patok maupun tugu sebagai penanda. Sedangkan batas laut kini telah diatur di dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, khususnya dalam Bab II yang terinci menjadi: Batas Laut Teritorial, Batas Zona Bersebelahan, Batas Zona Bersebelahan, Batas Zona Ekonomi Ekslusif(ZEE). Menurut pasal 3, setiap negara (pantai) berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga pada suatu batas yang tidak melebihi dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal[3] seperti yang ditentukan dalam konvensi ini. Sedangkan untuk batas udara, masih belum ada kesepakatan di forum internasional mengenai kedaulatan di ruang udara.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan disamping memiliki batas darat juga Indonesia memiliki banyak wilayah laut yang berbatasan langsung dengan negara lain. Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Wilayah

Batas Langsung Wilayah

Masalah

Australia

Laut

ZEE dan Landas kontinen (Pulau Pasir NTT-Australia dan pulau Christmas – laut selatan Jawa)

Filipina

Laut

ZEE dan Landas kontinen (laut sulawesi, Pulau Miangas dan Mindanau)

India

Laut

ZEE (laut barat daya Aceh, pulau Andaman dan Nikobar)

Kepulauan Palau

Laut

ZEE dan Landas kontinen (utara Papua)

Malaysia

Darat dan Laut

ZEE, Landas kontinen dan batas wilayah daratan (terutama di wilayah Malaysia Timur – Kalimantan)

Papua New Guinea

Darat dan Laut

ZEE dan Landas kontinen (pantai utara dan selatan kedua negara)

Singapura

Laut

Reklamasi pantai

Thailand

Laut

ZEE (kawasan laut)

Timor Leste

Darat dan Laut

ZEE, Landas kontinen dan batas wilayah daratan

(peninggalan Belanda – Portugal)

Vietnam

Laut

ZEE dan Landas kontinen (Laut Cina Selatan)

Keadaan dunia yang telah terglobalisasi oleh segala aspek yang ada didalamnya seperti menghapus jarak antarnegara, termasuk dialami oleh Indonesia. Di negara berkembang seperti Indonesia persoalan batas negara belum dapat dikelola dengan baik, hal ini dapat membahayakan eksistensi kedaulatan teritorial yang dimiliki oleh negara tersebut. Hal ini juga dapat menjadi tanda bahwa negara tersebut lemah bahkan mungkin gagal (weak/failed state)[4].

Pendekatan Konseptual (Landasan Teori)

Ketika berbicara masalah perbatasan Indonesia maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsep kepentingan nasional (national interest)[5]. Pada hakekatnya kepentingan nasional Indonesia adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu sangat penting menjamin tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yurisdiksi nasional dari Sabang samapai Merauke. Posisi geostrategis yang dimiliki oleh Indonesia, secara tidak disadari merupakan kekuatan diplomasi Indonesia di dunia Internasional. Berbagai negara khususnya negara-negara besar memiliki kepentingan terhadap kondisi stabilitas keamanan di Indonesia. Implikasi dari kepentingan negara lain tersebut menimbulkan kecenderungan campur tangan atau kepedulian yang tinggi dari negara-negara tersebut terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan Indonesia[6]. Keadaan seperti inilah yang dapat membuat terjadinya konflik kepentingan dan mungkin meluas menjadi perang.

Konflik bersenjata (perang) dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan keterkaitan diantara faktor-faktor tersebut. Dalam pandangan idealis, perang terjadi dikareakan adanya senjata (arms) sehingga menyebabkan adanya ketegangan (tension) yang pada akhirnya membawa semuanya ke dalam perang (war). Sedangkan menurut pandangan Realis justru Tension lah penyebab masing-masing pihak memiliki senjata yang memicu arms race dan dapat berujung pada perang. Sedangkan pendekatan terakhir yang dapat dipakai adalah bahwa ketiga faktor tersebut (arms, tension, war) memiliki hubungan saling mempengaruhi satu-sama lain.

Dimensi keamanan dari suatu negara dapat pula dipandang dari segi keamanan militer dan non-militer serta dalam tingkat analisis tertentu (individu, negara, kawasan bahkan Internasional). Dalam dimensi tersebut ada pula keterkaitan satu sama lain yang saling mempengaruhi dalam menentukan keamanan suatu negara. Demikian pula halnya dengan isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar dan ancaman yang timbul didalam negeri selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Perbedaan hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman, sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman, sangat sulit ditentukan. Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni kemungkinan invasi atau agresi dari negara lain, tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia[7].

Dalam melihat suatu permasalahan internasional terdapat pengelompokan pendekatan kedalam 3 jenis, yaitu traditional-realis, non-traditional liberalis, dan penggabungan atas 2 pendekatan tersebut. Pada perkembangannya juga muncul apa yang disebut dengan neo-realis dimana pendekatan ini memasukan unsur-unsur non-military issues yang juga mengancam keamanan negara. dalam bab berikutnya akan dibahas mengenai bagaimana masalah perbatasan Indonesia dilihat melalui dimensi-dimensi diatas serta pendekatan apakah yang cocok untuk melihat permasalahan tersebut.

Analisis

Mempertahankan teritorial atau batas negara merupakan salah satu bentuk dari kepentingan nasional suatu negara termasuk Indonesia, karena hal ini sudah berkaitan dengan kedaulatan ”sovereignty” yang dapat menadi ancaman bagi survival negara tersebut.

Ketika sudah memasuki faktor yang vital bagi suatu negara seperti kedaulatan maka negara yang bersangkutan akan berusaha sekuat mungkin untuk mempertahankan apa yang telah dimilikinya tersebut. Hal ini juga berlaku bagi Indonesia. apabila terdapat lebih dari dua kepentingan yang berbeda dalam suatu masalah akan dapat menimbulkan ketegangan (tension) apabila hal ini menyangkut hal yang vital maka akan mungkin terjadi perang untuk memperebutkan hal tersebut.

Dalam melihat masalah perbatasan Indonesia penulis melihat kasus ini dari pendekatan complex causal theory dimana terdapat hubungan kompleks yang saling mempengaruhi antara tension, arms, dan war. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan jika terdapat unsur yang tidak terpenuhi maka perang (war) tidak mungkin terjadi. Sebagai contoh dalam masalah perbatasan Indonesia adalah ketika kapal perang TNI AL bersenggolan dengan kapal perang Malaysia di Blok Ambalat. Dikarenakan masing-masing negara merasa berhak untuk berada dalam wilayah tersebut. Pada saat itu telah terjadi ketegangan namun dikarenakan tidak memadainya senjata (arms) maka perang (War)pun tidak terjadi. Hal ini berbeda dengan pandangan idealis yang melihat tension terjadi bila adanya arms dan pandangan realis yangmenyatakan tension memicu terjadinya arms race untuk kemudian perang.

Ketika memasuki konteks 5 dimensi keamanan[8] dan keterkaitan antar dimensi tersebut maka ada baiknya kita melihat dimensi-dimensi yang ada dan menarik hubungan yang terjadi antar dimensi tersebut. Secara garis besar dimensi-dimensi tersebut terbagi atas non-military security (ekonomi, sosial, lingkungan, politik) dan military security (militer)

1.Dimensi Ekonomi

Gangguan keamanan ekonomi di tanah air telah menimbulkan permasalahan yang semakin kompleks dalam dinamika pembangunan nasional Indonesia. Apabila kita melihat dalam level analisis negara, secara makro, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa akselarasi pembangunan ekonomi nasional yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata mengalami hambatan. Kondisi ini ini dapat terlihat dari adanya beberapa daerah yang menjadi propinsi yang otonom, bahkan beberapa daerah berupaya untuk memisahkan diri. Hal ini dikarenakan distribusi welfare state yang tidak adil memicu kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal ini tentu saja dapat mengancam keutuhan (survival) Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Apabila kita melihat dalam lingkup Kawasan dan Internasional maka gangguan perekonomian dalam negeri Indonesia akan membuat efek yang buruk bagi iklim usaha di Indonesia Contohnya: adanya investasi asing di daerah-daerah yang semestinya dapat mendukung ekonomi masyarakat setempat justru memicu “social gap“, yang kemudian berujung pada isu-isu politik seperti di Papua, Aceh, Riau.

Peningkatan kondisi perekonomian nasional secara makro yang coba dilakukan oleh pemerintah seringkali menemui persoalan-persoalan keamanan moneter dan perbankan, investasi, serta terganggunya perdagangan internasional sebagai akibat mengemukanya isu-isu terorisme, pembajakan, pencucian uang maupun yang terkait dengan masalah ekonomi politik internasional yang tidak menentu, maka perbaikan tak kunjung dirasakan oleh negara ini. Ketika suadah menyangkut permasalahan-permasalahan diatas tentu saja hal ini sudah berada pada tingkat analisis yang lebih luas dari tingkat negara, mungkin dapat dikategorikan dalam level kawasan bahkan mungkin Internasional.

2.Dimensi Sosial

Masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat moderat dan akomodatif, hal ini terlihat bahwa sebagian besar masyarakat masih bersifat terbuka untuk saling menghargai suku, agama, maupun golongan. Terganggunya pola hubungan sosial masyarakat sebenarnya tidak terlepas dengan adanya euforia demokrasi yang berlebihan yang kemudian justru merusak semangat reformasi.

Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas, serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban publik yang secara eskalatif dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Struktur masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang belum maju, serta krisis ekonomi yang belum pulih, menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas nasional.

Secara faktual bila dilihat dari komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen tersebut, disadari bahwa potensi ancaman integritas bangsa tidak dapat dipisahkan oleh meluasnya friksi-friksi komunal selama ini. Perpindahan penduduk secara massal dari satu wilayah ke wilayah lain selain berpengaruh terhadap tata kehidupan dan budaya setempat, juga berpotensi sebagai sumber konflik (clash of civilization). Oleh karenanya diperlukan pengawasan lebih jauh oleh pemerintah bersama-sama dengan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap perbatasan yang diharapkan dapat menghindari perpindahan penduduk illegal (imigran gelap, human traficking dll) yang mungkin dapat menimbulkan konflik seperti yang telah dijelaskan diatas.

3.Dimensi Lingkungan

Ketika berbicara dalam dimensi lingkungan maka masalah yang dihadapi oleh indonesia adntara lain adalah perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya. Dalam beberapa kasus seperti pembakaran hutan, akibat dari hal tersebut dapat mengganggu negara lain seperti yang sering terjadi di Indonesia yaitu terjadinya kabut Asap yang mengganggu wilayah Malaysia dan Singapura. Hal ini merupakan contoh dimana masalah perbatasan dapat dilihat dari dimensi lingkungan. Karena perusakan lingkungan di suatu negara dapat berakibat bagi negara lain serta dapat menjadi masalah regional.

Untuk melihat dalam level internasional, Climate Change dan Global Warming dapat menjadi contoh konkret bahwa negara-negara yang memiliki batas wilayahnya masing-masing tetap dapat memiliki dampak bagi lingkungan internasional dimana dalam kasus ini diakibatkan karena polusi udara yang terjadi di negara tadi. Kasus-kasus pencemaran lingkungan saat ini cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk dunia, perubahan gaya, hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat global terhadap lingkungan. Faktor lainnya adalah kemajuan transportasi dan industrialisasi yang tidak diiringi dengan penerapan teknologi bersih memberikan dampak negatif terutama pada lingkungan. Kondisi di atas menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia

4.Dimensi Politik

Dalam kehidupan Politik di Indonesia ,banyaknya terjadi pertentangan kepentingan-kepentingan kelompok sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru hingga memasuki era reformasi, dan permasalahan tersebut banyak timbul karena dipicu oleh adanya pertarungan “perebutan kekuasaan”. Menjamurnya partai politik mengindikasikan semakin rentannya pertikaian antar kelompok masyarakat. Mengemukanya demokrasi selama reformasi digulirkan sesungguhnya banyak menyita perhatian bagi kelompok-kelompok tertentu (partai politik, LSM, mahasiswa) untuk memanfaatkan momentum tersebut sehingga tidak jarang dari mereka dalam aksi politiknya mengarah pada masalah tindakan anarkisme, radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Ideologi serta paham-paham tersebut dapat masuk ke Indonesia dikarenakan lemahnya pengawasan wilayah perbatasan yang dilakukan pemerintah, sehingga tidak dapat ”memfilter” pandangan-pandangan ekstrim yang dapat mengganggu keadaan politik Indonesia.

5.Dimensi Militer

Ketika melihat dimensi militer dalam level negara saja kita dapat mengidentifikasi bahwa terdapat banyak masalah, ancaman dan gangguan dalam masalah ini di Indonesia. Isu keamanan yang timbul di dalam negara yang paling menonjol adalah Gerakan separatis bersenjata, terorisme, konflik komunal berciri etnho-religious, kelompok radikal, kerusuhan sosial, dan perkelahian pelajar. Penyelesaian isu separatis menjadi semakin kompleks karena kelompok separatis berlindung di balik isu HAM, mencari dukungan dan mengalihkan basis gerakan di luar negeri.

Kecenderungan keamanan yang juga saat ini menjadi fokus perhatian penting

adalah masalah isu terorisme. Isu ini pada dasarnya merupakan ancaman nyata terhadap keselamatan bangsa, bahkan menjadi ancaman bagi demokrasi dan civil society. Sejak tahun 1999 hingga peristiwa pemboman di Bali tanggal 12 Oktober 2002, kegiatan teror diIndonesia meningkat cukup tajam terutama dalam bobotnya, sehingga mengganggu proses pembangunan ekonomi. Selain masalah ancaman terorisme, muncul pula radikalisme dalam bentuk lain, misalnya dengan menggunakan atribut agama. Konflik di Maluku dan Poso, menunjukkan adanya peran kelompok-kelompok tersebut.

Isu keamanan trans-national yang dihadapi Indonesia disebabkan lemahnya pengawasan perbatasan baik di laut, udara maupun daratan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Sedangkan isu-isu yang menonjol adalah pembajakan dan perompakan di laut, imigran gelap penangkapan ikan secara illegal, dan penyelundupan (people smuggling, small arms smuggling), beredaran obat-obatan terlarang. Namun demikian lemahnya pengawasan terhadap perbatasan apabila ditinjau dari segi militer dikarenakan military capability Indonesia yang memang lemah terutama dalam hal sarana dan infrastruktur. Kerjasama keamana regional merupakan pilihan bijak dalam mengatasi masalah ini dikarenakan kemampuan terbatas yang dimiliki Indonesia saat ini. Salah satu contoh yang menggambarkan ketidakmampuan Indonesia dalam menjaga batas wilayahnya adalah aksi manuver pesawat F-18 Hornet Amerika Serikat yang dengan bebasnya melintas di wilayah Indonesia apabila keadaan ini tidak diperbaiki maka bukan mustahil manuver tadi dapat menjelma menjadi legal intervention di kemudian hari, karena ketidakmampuan Indonesia melindungi wilayahnya. Ketika hal tersebut terjadi maka bisa dikatakan Indonesia pada saat itu sudah kehilangan kedaulatannya (teritorial sovereignty).

Dinamika konteks strategis yang diwarnai berbagai isu politik, ekonomi, sosial, lingkungan serta militer dapat dilihat mempengaruhi aspek keamanan global, regional maupun domestik. Isu politik, ekonomi, sosial, lingkungan (Non-Military Security)dan keamanan(Military security) merupakan aspek-aspek yang saling kait-mengkait dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa isu-isu non-military memiliki permasalahan dan pengaruh yang besar bagi kehidupan bangsa ini. Dalam negara berkembang seperti Indonesia, isu-isu non-militer seperti diatas merupakan domestic vulnerabilities yang sering mendominasi agenda pembangunan keamanan nasional yang terkadang dijadikan sebagai objek utama pertahanan negara. Dalam non-military security sendiri apabila diamati terdapat hubungan dimana dimensi politik, banyak dipengaruhi oleh dimensi lainnya(lingkungan, sosial, dan ekonomi). Dimensi politik tersebut yang pada akhirnya lebih banyak mempengaruhi dimensi militer.

Setelah melihat dimensi-dimensi yang ada dan keterkaitanya satu sama lain maka dapat dilihat bahwa masalah perbatasan Indonesia ini lebih cocok memakai pendekatan ketiga dimana menngunakan pendekatan tradisional-nontradisional,realis-liberalis dimana negara bangsa menjadi fokusnya dandikarenakan ancaman bagi perbatasan Indonesia datang dari aktor negara dan juga non-negara. dalam penjelasan sebelumnya diatas dipaparkan bagaimana dimensi non-military security, mempengaruhi Indonesia dalam masalah perbatasan negara saat ini. Namun begitu kecenderungan yang terjadi saat ini adalah penyelesaian masalah pada tingkat yang lebih luas dari negara yaitu pada tingkat regional, dikarenakan banyak persoalan yang membutuhkan koordinasi antar negara-negara dalam suatu kawasan yang sulit untuk diselesaikan secara masing-masing oleh negara dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh negara tersebut.

Solusi

Dalam mencoba mencari solusi atau upaya-upaya yang tepat dalam menangani masalah perbatasan ini maka diperlukan pengamatan dan perbaikan menyeluruh baik itu dalam dimensi internal maupun dimensi eksternal dari negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya mengenai dimensi-dimensi serta perbaikan tersebut dapat kita lihat dalam tabel dibawah ini:

Dimensi

Masalah

Keadaan Saat Ini

Solusi

· One roof management dalam pengelolaan perbatasan.

Diperlukan adanya manajemen satu atap yang terdiri atas berbagai instansi yang berkepentingan dan saling bersinergi. Langkah pemerintah yang cukup konkret adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden no 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau terluar yang juga melibatkan 17 instansi/departemen yang dikoordinasikan melalui menteri Kelautan dan Perikanan. Namun masih terdapat beberapa masalah seperti siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah tertentu di lapangan dan diperlukannya ”payung” yang lebih besar sebagai landasan hukum batas wilayah NKRI dalam bentuk undang-undang[9].

· Melakukan Marine Cadastre.

Pada hakekatnya merupakan proses pengadministrasian pulau-pulau terluar di suatu negara dan pemanfaatannya berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. kegiatan yang termasuk dalam marine cadastre adalah termasuk penamaan, pengukuran, dan pemetaan wilayah termasuk batas-batasnya. Penetapan fungsi ruang laut bagi pemerintah dan masyarakat juga termasuk dalam marine cadastre[10].

· Phisical Occupancy

Indonesia perlu membangun eksistensinya di wilayah perbatasan baik darat maupun laut. Keberadaan fisik (bangunan) hingga pengiriman warga negara Indonesia di pulau-pulau terluar indonesia yang produktif bisa dilakukan. Pelajaran dari kasus ini adalah tentang(effective occupancy) dimana malaysia telah menempatkan penduduknya secara efektif bahkan membangun resor wisata di wilayah sengketa itu. Sementara indonesia tidak melakukan tindakan nyata.

· Pembuatan buku putih terhadap masalah sengketa perbatasan Indonesia

Pembuatan buku putih atau semacam dokumen resmi pemerintah perlu dilakukan terhadap wilayah sengketa Indonesia, baik yang sudah selesai maupun yang masih berjalan pembuatan dokumen resmi semacam ini akan memberikan pelajaran berharga bagi rakyat awam bagaimana komleksitas masalah dan cara menyelesaikannya dengan cara damai.

· Penyelesaian masalah perbatasan dengan negara tetangga

Penyelesaian masalah perbatasan baik daratan, laut maupun udara perlu untuk dimulai dilakukan kembali. Perbedaan klaim dengan negara tetangga harus diselesaikan secepat mungkin. Kerjasama dalam pengelolaan perairan perbatasan/internasional perlu terus ditingkatkan.

· Reassurance diplomacy terhadap Great Powers dan negara tetangga.

Indonesia mesti senantiasa memperbaharui jaminan/pengakuan terhadap NKRI dari para great powers dan negara tetangga. Reassure diplomacy ini harus dilakukan dalam berbagai pertemuan bilateral dan multilateral. Penegasan Indonesia dalam sidang ESCAP yang baru lalu di Jakarta merupakan contoh dari reassurance diplomacy, dan patut untuk terus dilakukan.

· Mencermati kebijakan negara tetangga yang berimplikasi terhadap perbatasan.

Sebagai contoh kegiatan penambangan pasir di sekitar kepulauan riau oleh singapura untuk reklamasi pantainya. Hal semacam ini harus diperhatikan karena dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil yang menjadi batas terluar Indonesia. Pembicaraan dan peninjauan antar kedua negara perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Kesimpulan

Letak geostrategis Indonesia menempatkan negara ini menjadi daerah kepentingan bagi negara-negara dari berbagai kawasan. Posisi strategis ini menyebabkan kondisi politik, ekonomi, dan keamanan ditingkat regional dan global menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia. Saat ini, perkembangan lingkungan strategis regional dan global lebih menguat pengaruhnya terhadap kondisi nasional karena diterimanya nilai-nilai universal seperti perdagangan bebas, demokratisasi, serta hak asasi dan lingkungan hidup.

Eksistensi kepentingan negara-negara besar di kawasan ini mendorong terjalinnya hubungan timbal balik yang erat antara permasalahan dalam negeri dan luar negeri yang memiliki kepentingan bersama. Informasi kejadian didalam negeri dengan cepat menyebar kesegala penjuru dunia, selanjutnya negara-negara lain akan memberikan responnya sesuai kepentingannya masing-masing. Sebaliknya, informasi kejadian di negara lain, khususnya negara-negara besar dan negara -negara dikawasan ini, dengan cepat mencapai seluruh wilayah, dan mempengaruhi kondisi nasional

Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung dengan banyak negara di sekitarnya perlu memberikan perhatian yang lebih mengenai masalah perbatasannya dan menyusun suatu manajemen pengelolaan perbatasan negara. Hal ini berkaitan dengan masalah keamanan nasional dari Indonesia itu sendiri yang didalamnya termasuk keamanan atas teritorialnya.

Dalam konteks hubungan internasional, ada banyak kasus dimana konflik antar negara yang berawal dari belum terselesaikannya berbagai persoalan batas negara. Hubungan internasional memusatkan perhatiannya pada studi mengenai pola-pola hubungan antar aktor negara yang diikat oleh batas-batas teritorial. Ruang teritorial ini kemudian akan menentukan kedaulatan, power dan bahkan keamanan yang dimiliki suatu bangsa[11].

Untuk menjaga batas teritorial dan menagani isu perbatasan yang dialami khususnya di Indonesia, diperlukan suatu kerjasama atau sinergi antara militer dan non-militer dalam penjagaan keamanan. Masing-masing pihak menjalankan tugasnya sesuai dengan kemampuannya namun dalam tujuan yang sama dimana disamping menciptakan nation-state building tapi juga akan mendorong terciptanya suatu regional security building.

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki batas-batas wilayah nasionalnya. Jika berbicara mengenai penyelenggaraan negara dalam kaitan dengan wilayah perbatasan, maka wilayah nasional yurisdiksi Indonesia harus diatur dalam suatu manajemen penyelenggaraan negara yang integratif.


[1] Lihat buku putih pertahanan RI, Ministry of Defence (2003). Defending The Country Entering the 21st Century. Jakarta: Ministry of Defence, hlm 24-25.

[2] Lihat http://www.bphn.go.id/index.php?modName=berita&cfg=news&todo=news&id=42&sisid=576c2a0ed63796e29d2530bed1abf41b, diakses tanggal 19 maret 2007

[3] Garis pangkal adalah garis (imajiner) yang ditarik pada pantai pada waktu air laut surut.

[4] Lihat Steward Patrick (2006). Weak States and Global Threats: Fact or Fiction dalam The Washington Quarterly, vol.29, No.2, hlm 27-53.

[5] Lihat kembali mengenai konsep kepentingan nasional pada Anak Agung, Banyu Perwita, Yanyan Moch Yani (2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remadja Rosda Karya

[6] Lihat http://www.dephan.go.id/buku_putih/bab_iv.htm

[7] Ibid

[8] Lima dimensi keamanan dapat dilihat di Buzan, Barry, Waever, Ole, Wilde, Jaap de (1998). Security : A New Framework for Analysis. London: Lynne Riener.

 

[9] Lihat Nukila Evanty, “Regulasi tentang Batas Wilayah NKRI”, Suara Pembaruan 13 Agustus 2004.

[10] Lihat Jacub Rais dan JP Tamtomo, “Blok Ambalat: Opini Publik yang Misleading”, Kompas 11 April 2005.

[11] Lihat Mike Bowker, Robin Brown (1993). From Cold War to Collapse: Theory and World Politics In the 1980s. Cambridge: Cambridge University Press, hlm.2

About these ads

One response to “Manajemen Perbatasan Indonesia

  1. Sebuah kajian analisa yang baik disertai dengan penjelasan akan permasalahan yang ada di manajemn perbatasan negara Republik Indonesia dari adanya dimensi > masalah > keadaan saat ini > solusi.

    Pembangunan sistem manajemen satu atap yang akan dapat memberikan optimalisasi, ketepatan dan kecermatan untuk proses pengamatan dan melakukan proses perbaikan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, dari ancaman internal maupun eksternal, guna kepentingan Nasional dan Bangsa dapat terakomodasi dengan akal dan pikiran.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s